Apa yang akan saya lakukan sebagai Anggota DPRD Propinsi?

Apa yang akan saya lakukan sebagai Anggota DPRD Propinsi?

Matheos Viktor Messakh [credit: Adhi Lintang Sodirin)
Oleh: Matheos Viktor Messakh[i]

AKHIR-AKHIR ini banyak calon anggota legislatif yang menjanjikan bantuan ekonomi, jalan, jembatan, beasiswa dan serupanya dalam kampanye mereka untuk menarik pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami fungsi dan peran DPRD. Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2014 mengatur tiga fungsi utama DPRD Propinsi,  yaitu: 1) legislasi, 2) anggaran dan 3) pengawasan[ii].

Ketiga fungsi ini sebenarnya tidak hanya untuk DPRD Propinsi melainkan juga untuk DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota. Fungsi legislasi, sebagaimana termuat dalam pasal 70 UU No.17/2014 ini[iii], adalah adalah fungsi DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Di level DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota tentu saja fungsi ini menyangkut kekuasaan membentuk Perda-perda. Fungsi Anggaran adalah fungsi untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur. Sedangkan fungsi Pengawasan adalah pengawasan atas pelaksanaan Perda dan APBD.

Dengan fungsi yang luas tetapi tidak implementatif, terutama tidak memiliki kuasa atas eksekusi program dan anggaran, seorang calon anggota DPR harus memiliki pengetahuan yang memadai dan komitmen yang kuat untuk menjadi pengarah dan pengawas yang bersih dan tegas. Bila tidak, maka akan mudah untuk melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Atau, kemungkinan lain, akan jadi wakil rakyat yang 5D: datang, duduk, diam, dapat duit. Hanya formalitas, tidak bermakna.

Menjadi wakil rakyat yang bermakna itu memang tidak mudah. Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pernah berkata: “Menjadi politisi itu, tidak korupsi saja sudah bagus.” Saya kira ini adalah syarat paling minimal menjadi seorang wakil rakyat. Namun lebih baik lagi jika punya sesuatu yang lebih, misalnya kecakapan manajerial serta visi yang jelas tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk pembangunan manusia dan rakyat Indonesia.

Dalam tulisan ini saya akan memaparkan tentang korupsi dan bagaimana saya, sebagai calon anggota DPR Provinsi NTT, akan menjadi wakil rakyat yang “minimal tidak korupsi” tetapi juga memiliki dan memperjuangkan visi dan tekad untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sebaik-baiknya.

Korupsi mana yang dibasmi?

Secara umum, institusi yang dianggap korup dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: sektor politik dan sektor penegakan hukum. Ini menjadi tantangan utama bagi Indonesia untuk memberantas korupsi.  Korupsi sektor politik ini menjadi krusial karena menjadi ibu dari segala korupsi (the mother of corruption) melibatkan aktor-aktor penting di ranah politik yang notabene adalah pemimpin bangsa. Selain itu, korupsi di sektor politik ini berkaitan langsung dengan proses kebijakan, kualitas hasil kebijakan. Belum lagi besarnya potensi kerugian Negara yang disebabkan oleh korupsi di sektor ini.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi tabiat kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun birokrasi. Korupsi politik langgeng seperti sebuah lingkaran setan karena partai politik sebagai satu-satunya sarana mencapai kekuasaan politik menjadikan birokrasi sebagai penghasil kekuatan politik dengan penempatan orang-orang yang dapat memuluskan kepentingan elit parpol.

Hal ini ditempuh lewat mempengaruhi aktor dan kebijakan di birokrasi pemerintahan agar memberikan alokasi anggaran untuk kepentingan parpol dan elit parpol. Birokrasi sebagai sebuah kekuatan administrasi pemerintahan sulit menjadi efisien karena terus mengalami intervensi. Intervensi ini dapat dilihat dari tender-tender proyek di Pemerintahan yang diarahkan untuk kepentingan kroni politik.

Yang dimaksud dengan “diarahkan” di sini adalah proyek tersebut diatur agar dikerjakan oleh kroni atau kaki tangan dari aktor politik. Jika ternyata proyek tersebut dikerjakan oleh pihak yang bukan kroni anggota DPR maka perusahaan tersebut akan ditekan agar memberi ‘fee’ yang besar kepada pihak yang berkepentingan. Yang paling buruk dari semua praktek permainan proyek ini adalah adanya alokasi anggaran dari rekening liar (rekening yang tidak dilaporkan) untuk kepentingan politik.

Keterlibatan anggota DPR/DPRD dalam proyek pemerintah inilah biang korupsi politik. Bentuk keterlibatan ini terjadi sejak dalam pelaksanaan fungsi penganggaran yaitu sejak tahap pembahasan RAPBD oleh Panitia Anggaran DPRD atau pembahasan di tingkat komisi.

Dalam proses perencanaan, anggota parlemen berupaya “mengatur” agar mata anggaran tertentu terakomodasi di dalam rencana proyek anggaran. Sebelumnya rencana memasukan mata anggaran ini sudah diatur di tingkat pejabat perencana yang juga panitia anggaran pemerintah. Peristiwa korupsi terjadi ketika proyek dari mata anggaran tersebut diarahkan untuk memenangkan rekanan swasta yang memiliki kedekatan dengan oknum pejabat di pemerintahan juga menjadi rekan atau kroni bisnis anggota parlemen atau partai politik. Dalam banyak kasus, aktor swasta atau rekanan juga adalah perusahaan yang dimiliki oleh petinggi partai politik atau politisi yang memiliki posisi penting di partai.

Dalam konteks kasus di atas, 4 (empat) unsur korupsi politik seperti yang dirumuskan Heidenheimer terpenuhi, yaitu: terjadi unsur melanggar aturan, dilakukan untuk kepentingan yang lebih privat (pribadi atau partai politik), menyebabkan kerugian Negara dan dilakukan oleh aktor yang memiliki posisi kekuasaan.[iv] Terjadinya korupsi baru terbaca semua unsurnya ketika proyek tersebut dimenangkan dalam proses tender/pengadaan di pemerintah dengan dugaan penggelembungan anggaran (mark up) atau kerugian bestek atau kualitas proyek hasil pengadaan.

Selain terjadi dalam kerangka kronisme atau menggunakan kekuasaan oligarkhi partai-penguasa-pengusaha, korupsi dari modus lain juga terjadi di parlemen, yaitu suap untuk mendapatkan dukungan atas pengesahan proyek. Kasus suap juga terjadi dalam konteks pelaksanaan fungsi dan wewenang legislasi dan pengawasan. Kasus dugaan suap dalam pembahasan Undang-undang untuk penghilangan pasal-pasal tertentu termasuk di dalam modus ini. Juga suap atau kegiatan fasilitasi oleh rekanan pemerintah yang kerap terjadi ketika anggota parlemen melakukan tugas pengawasan.

Gambaran Mega Korupsi: Mafia Anggaran di DPRD

Korupsi yang dilakukan anggota DPR cukup banyak modusnya dan beragam, mulai dari yang kecil seperti korupsi perjalanan dinas, dana reses, hingga mega korupsi di Banggar. Namun tulisan ini secara khusus hanya mencoba mengupas lebih dalam terkait peta korupsi anggaran di jantung korupsi parlemen yaitu Banggar. Dari beberapa kasus yang mencuat, baik di pusat maupun daerah, dapat diidentifikasi modus-modus korupsi oleh mafia anggaran di DPR sebagaimana berikut:

  1. Tahapan Modus Pertama, Kolaborasi Komisi dan OPD. Dalam banyak kasus, contohnya kasus wisma atlet dan Hambalang, kesepakatan telah dilakukan sebelumnya antara Komisi dengan oknum OPD dan kesepakatan itu dieksekusi pada level komisi sehingga akhirnya Banggar hanya tahapan formalitas belaka.
  2. Tahapan Kedua, Mafia Anggaran di Komisi. Celah ini sangat banyak dimana sesuai dengan pasal 96 ayat 2 UU 27 Tahun 2009 disebutkan tugas pokok Komisi adalah: 1. Mengadakan Pembicaraan Awal RKA/KL dengan Mitra 2. Pembahasan Usulan penyempurnaan RKA/KL 3. Membahas menetapkan alokasi anggaran RKA/KL 4. Menyampaikan Hasil kepada Banggar dan Sinkronisasi. 5. Menyampaikan hasil sinkronisasi dengan Banggar sebagai bahan akhir penetapan APBD.
  3. Tahap Modus Ketiga, Fraksi-Fraksi. Celah ini walaupun berada di luar mekanisme formal namun sangat menentukan.
  4. Tahap Modus Keempat, Badan Anggaran DPR. Celah ini yang sangat dominan dalam menentukan besaran anggaran untuk siapa, berapa besar dan berapa kompensasinya. Permainan Banggar yang sangat kuat dalam membagi-bagi alokasi kue anggaran. Banggar sering menyalahi kewenangan dengan membahas anggaran hingga satuan tiga terkait dengan jumlah besar kecilnya anggaran, spesifikasi barang dan tender. Padahal sesuai dengan pasal 107 UU nomor 27 tahun 2009 disebutkan tugas dan fungsi Banggar hanya sebagai berikut : 1). Membahas prioritas anggaran dan kebijakan umum fiskal. 2). Bersama pemerintah menetapkan kebijakan belanja negara. 3). Membahas RUU APBN, 4). Melakukan sinkronisasi terhadap hasil komisi dengan RKA/KL. 5). Menetapkan draf akhir RAPBN. Artinya, sesuai UU tersebut sebenarnya fungsi banggar hanya sinkronisasi, tidak membahashingga satuan tiga.
  5. Tahap Modus Kelima, Rapat Panja. Rapat ini dihadiri oleh unsur DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Biasanya dalam tahap ini DPR lebih sering melompati hasil dari rapat panja yang selanjutnya hasilnya diperdagangkan kepada daerah-daerah atau penerima anggaran.
  6. Tahap Modus Keenam, eksekusi proyek. Bukan hanya saat perencanaan anggaran, mafia anggaran juga bekerja hingga level eksekusi proyek. Jenis tindakan yang sering dilakukan anggota DPRD dalam tahapan ini adalah: 1) Menciptakan proyek yang bisa dikerjakan oleh anggota DPR/rekanan. 2) Menambah anggaran untuk proyek tertentu 3) Melobby/menekan OPD untuk memberikan proyek kepada perusahaannya atau perusahaan rekanan. 4) Mengarahkan spesifikasi kegiatan atau barang untuk perusahaan tertentu 5) Memfasilitasi perusahaan rekanan. 6) Mentender suap proyek kepada pemerintah daerah. Begitulah sekilas modus-modus korupsi di DPRD.

Strategi Melawan Korupsi

Setelah melakukan konsultasi dan belajar dari sejumlah aktivis anti korupsi dan staf KPK, saya tiba pada pemahaman tentang tiga langkah untuk mencegah korupsi. Ketiga langkah pencegahan korupsi itu adalah: langkah taktis jangka pendek, langkah strategis jangka menengah, dan langkah sistematis jangka panjang.

Langkah taktis adalah menciptakan transparansi data dan informasi pembangunan. Bentuknya adalah dengan Pusat Data dan Informasi terintegrasi One Data One Map. Ketersediaan data dan informasi yang teintegrasi, akurat dan termutakhirkan adalah kekuatan dalam melaksanakan fungsi DPR. Selain itu, juga penting untuk membuka akses masyarakat luas sehingga memperkecil ruang untuk manipulasi. Misalnya ada proyek ganti rugi lahan, masyarakat bisa mengetahui dengan tepat di mana lokasinya, berapa luas lahan, berapa harga lahan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NGOP), berapa banyak pemilik yang mendapat ganti rugi dengan harga berapa, dsb. Dengan demikian, masyarakat bisa memprotes bila ada yang tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya harga ganti rugi jauh diatas NGOP, maka bisa diduga ada mark up harga lahan.

Langkah strategis adalah bagaimana memperbaiki sistem, kelembagaan, regulasi, dan peraturan untuk menutup semua celah atau titik rawan korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara. Dalam hal ini harus dijamin agar aturan-aturan daerah tidak merugikan rakyat. Hal-hal yang dilakukan antara lain monitoring compliance, audit kepatuhan, spasial, social, lingkungan dll, perbaikan sistem dan regulasi serta melakukan deteksi terhadap kasus-kasus khusus. Target dari tahap ini adalah melakukan terobosan dan menghasilkan kebijakan transisi.

Langkah sistematis adalah bagaimana memastikan praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Dalam hal ini sistem diatur sehingga tidak terjadi apa yang disebut state capture corruption, atau korupsi lewat undang-undang. Korupsi bisa saja tidak terlihat secara kasat mata namun dilakukan melalui regulasi. Celah yang paling sering digunakan untuk korupsi sistematis ini adalah dalam pengesahan anggaran ada titipan-titipan atau “uang ketok palu”. Inti dari strategi adalah mengawal pelaksanaan kebijakan daerah agar bersesuaian dengan pasal 33 UUD 1945, Nawacita, RPJMD, Renstra Pemda, dll.

Inti dari ketiga pendekatan ini adalah bahwa pencegahan korupsi dilakukan dengan basis bukti dan data (evidence based), dengan menjamin aturan-aturan atau regulasi tidak merugikan rakyat (living document), serta melihat korupsi tidak sekedar apa yang ada di atas kertas (beyond corruption).

Ketiga strategi di atas menjadi dasar bagi saya untuk melawan korupsi. Dan karena korupsi dilakukan dalam fungsi sebagai anggota DPR maka langkah-langkah berikut ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk melawan korupsi:

LANGKAH-LANGKAH UMUM

Langkah secara umum yang prinsipil, yakni memperjuangkan transparansi dan akuntabillitas institusi maupun personal. Secara rinci, transparansi dan akuntabilitas akan saya perjuangkan dalam hal:

  1. Memperjuangkan agar DPRD lebih terbuka dalam semua proses persidangan dan membangun mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih luas. Hingga saat ini, rapat-rapat di DPR masih banyak yang tidak bisa diakses publik, apalagi kalau agendanya bersifat skandal yang melibatkan anggota DPRD sendiri. Rapat terbuka biasanya hanya di tahap paripurna, dimana sudah tidak ada lagi perdebatan atau diskusi, melainkan tinggal ketok palu. Juga rapat-rapat tentang anggaran, lebih banyak tertutup. Rapat terbuka hanya bersifat penetapan, semisal penetapan APBD yang telah disepakati sebelumnya dengan eksekutif. Transparasi ini dapat dilakukan dengan: Pertama, memanfaatkan media social. Langkah membuka rapat lewat medsos ini intinya adalah memperbesar koalisi dengan rakyat untuk melawan korupsi. Sebuah siaran langsung lewat podcast atau youTube tidaklah sebegitu mahal jika dibandingkan dengan kerugian yang mungkin timbul jika rapat para wakil rakyat dilaksanakan di belakang pintu-pintu tertutup. Saya yakin akan ada penolakan, mungkin juga atas nama aturan. Tetapi UU Keterbukaan Informasi Publik bisa menjamin langkah ini.

Kedua, Memastikan tersedianya hasil-hasil rapat DPR (bukan hanya hasil keputusan saja melainkan berupa video dan verbatim/notulensi/transkripsi) di perpustakaan dan/atau website DPRD sehingga bisa diakses oleh siapapun, untuk memungkinan analisis oleh berbagai pihak. Konsekuensi dari tersedianya informasi ini adalah memperjuangkan kualitas staf sekretariat DPR. Kualitas para petugas notulensi, para staf sektertariat DPRD menjadi taruhan di sini. Harus ada investasi untuk pengembangan kualitas mereka. Ketiga, menyediakan sebuah website individu sebagai anggota DPRD untuk memastikan semua informasi menyangkut aktifitas sebagai anggota DPRD, harta kekayaan, hal-hal yang diperjuangkan, pikiran-pikiran, dlsb bisa diakses oleh masyarakat. Pengadaan website ini dapat diperjuangkan untuk diperluas agar dilakukan juga oleh lembaga dan bukan hanya oleh personal anggota DPRD.

Keempat, memperjuangkan regulasi tentang akses informasi di DPRD terutama tentang kejelasan jenis informasi yang dapat diberikan oleh DPR. Ini akan menjadi salah satu Perda yang saya perjuangkan, yakni turunan dari UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP 61 tahun 2010.  Saat ini, instrumen kebebasan informasi DPR yang masih belum tegas terkait jenis informasi juga menghambat masyarakat untuk mengakses informasi terkait kerja-kerja DPR dan informasi terkait lainnya seperti akses atas hasil audit BPK.

  1. Memperkuat Badan Kehormatan (BK) DPR dan meminimalkan pengaruh kepentingan Partai Politik sehingga menjadi lebih independen, agar BK lebih pro-aktif menangani pelanggaran etika dan korupsi di DPR. BK DPR sebenarnya adalah instrument pencegahan dan penegakan terhadap larangan dan kode etik, namun ada kendala dalam pelaksanaannya. Badan kehormatan DPR yang terdiri dari anggota DPR juga seringkali menghadapi kendala internal. Tekanan dari Fraksi Partai Politik juga kedekatan emosional sesama anggota DPR menjadi hambatan struktural dan psikologis bagi objektifitas dan independensi pelaksanaan tugas BK. Akibatnya BK tidak proaktif dan menunggu laporan, baik dari masyarakat atau anggota DPR. BK pasif menyikapi rendahnya pemenuhan kewajiban Anggota DPRD untuk melaporkan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), dugaan suap/gratifikasi, indikasi korupsi dalam penentuan anggaran. Sebagai bagian dari ini, saya akan mendorong DPR untuk lebih transparan dan independen dalam menindak pelanggaran etik atau pidana yang dilakukan anggotanya.

LANGKAH-LANGKAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI

Dalam fungsi-fungsi legislasi, seorang anggota DPRD dapat mencegah korupsi dengan bersikap aktif menghasilkan perda-perda yang berpihak pada rakyat, dan tidak mengandung state capture corruption; perda-perda yang menutup celah korupsi; dan perda-perda yang turunannya memperbaiki sistem yang ada. Perda-perda tersebut tidak hanya legal tetapi juga harus legitimate. Untuk itu, saya akan memperjuangkan:

  1. Penyelarasan perda-perda yang sesuai dengan kebutuhan dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta tidak saling bertentangan atau yang sudah tidak relevan dengan perkembangan terkini.
  2. Pembuatan legislasi berdasarkan hasil-hasil riset dan kasus-kasus signifikan yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Ada banyak hasil riset yang menumpuk tidak digunakan, baik di Perguruan Tinggi, pemerintah maupun lembaga riset independen. Selain regulasi, saya juga akan mendorong OPD-OPD untuk menggunakan hasil riset dalam penyusunan rencana mereka, mulai dari Renstra dan konsisten sampai RKPD dan Renja.
  3. Konsultasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan perda. Seringkali, mekanisme konsultasi publik yang sudah diatur, misalnya dalam penyusunan RPJMD, diperlakukan sebagai formalitas belaka, hanya melibatkan segelintir orang dan masukan yang ada tidak digunakan dalam memperbaiki isi dan kualitas perencanaan.
  4. Akses publik pada data dan informasi pembangunan secara luas (baseline, capaian pembangunan, perkembangan implementasi pembangunan, dll à satu data satu peta). Saat ini Provinsi NTT sudah memiliki unit NTT SATU DATA SATU PETA, tetapi fungsinya belum maksimal.

LANGKAH-LANGKAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN

  1. Memperjuangkan Anggaran yang berpihak pada rakyat: postur anggaran (antara belanja langsung dan tidak langsung) – sejak dari tahapan KUA-PPAS, RAPBD, RKA, APBD. Artinya, harus ada efisiensi dalam belanja tidak langsung (belanja rutin pegawai, berisi gaji, fasilitas dan tunjangan), sehingga proporsi anggaran yang digunakan langsung untuk kebutuhan rakyat bisa meningkat.
  2. Penerapan prinsip cost-effective, dimana DPR harus mengkaitkan antara indikator dan anggaran, dan bukan sekedar memeriksa penyerapan anggaran. Hal ini berlaku juga untuk belanja-belanja yang dialokasikan untuk memenuhi pokok pikiran (pokir) DPR yang biasanya merupakan pemenuhan janji terhadap konstituen. Saya akan memastikan, bahwa pokok pikiran saya akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan prioritas rakyat dan dimonitor pemenuhannya dengan prinsip cost effectiveness.
  3. Standar harga yang masuk akal dan sesuai dengan kenyataan. Dalam menyusun anggaran daerah, ada acuan standar harga yang digunakan. Standar harga yang lebih tinggi daripada kenyataan menjadi ruang negosiasi untuk menguntungkan pribadi-pribadi. Misalnya, harga buku adalah seribu, tetapi dalam standar harga ditetapkan dua ribu. Maka selisih antara standar harga dengan harga sebenarnya adalah pemborosan uang rakyat yang menguntungkan pribadi yang terlibat dalam pengadaan, tetapi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku atau legal. Ini contoh dari state captured corruption.
  4. Transparansi anggaran. Dengan adanya aplikasi e-government, saya akan memperjuangkan agar dokumen anggaran bisa diakses publik lewat e-budgeting. E-budgeting ini bukan saja untuk dokumen APBD, tetapi sampai dengan RKA yang rinci, serta pertanggungjawaban keuangannya. Dengan demikian, publik bisa mengetahui dengan jelas per nomenklatur anggaran setiap OPD dan bagaimana mereka menggunakannya. Saya percaya bahwa dengan kontrol publik maka akan meminimalisir perilaku koruptif para penyusun dan pengguna anggaran publik ini. Pada akhirnya, sumber daya daerah bisa maksimal digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
  5. Memaksimalkan keberadaan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam hal lelang pengadaan dan Perizinan Satu Atap dengan aplikasi Online Single Submission (OSS) dalam hal perizinan. LPSE, bila maksimal digunakan, maka akan mengurangi celah kongkalingkong antara oknum-oknum pihak ketiga dengan kuasa anggaran di eksekutif. Demikian juga dengan OSS, akan mengurangi celah pungutan liar serta mempermudah perizinan usaha. Caranya memaksimalkannya menurut saya, pertama dengan sosialisasi luas untuk publik bisa mengakses informasi LPSE dan melakukan kontrol; kedua dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan di LPSE cukup rinci, tidak ada yang disembunyikan, baik proses lelang maupun identitas peserta; ketiga, dengan membuat mekanisme komplain atau pengaduan publik terhadap proses maupun hasil dari pelelangan pengadaan dan pendaftaran perizinan.

LANGKAH-LANGKAH DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN

Memastikan konsistensi antara apa yang diputuskan dengan apa yang dilakukan; memastikan agar laporan-laporan eksekutif tidak ABS. Pengawasan yang benar hanya bisa dilakukan jika ada ketersediaan data yang memadai (evidence based). Yang akan saya lakukan dalam konteks pengawasan adalah:

  1. Memperjuangkan pengadaan sistem data dan informasi yang terintegrasi. Saat ini, NTT sebenarnya memiliki unit seperti ini, yang disebut NTT Satu Data Satu Peta, tetapi sayangnya berjalan kurang maksimal. Saya akan memastikan unit ini berfungsi maksimal demi pencegahan korupsi dan ketidakadilan.
  2. Untuk memaksimalkan pemantauan saya akan memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) setiap sektor/OPD. Ini artinya memperjuangkan aksi-aksi dan program yang mendatangkan hasil nyata yaitu dalam bentuk perbaikan pelayanan publik; akses terhadap pelayanan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan. Ini untuk merubah pratek anggota DPR sebagai “sinterklas” menjadi pendekatan problem solving.
  3. Membuka ruang pengaduan terhadap layanan publik baik layanan swasta maupun layanan pemerintah. Fungsi ruang pengaduan ini bukan untuk melakukan pelayanan tetapi melaporkan dan mempublikasikan di mana pelayanan tidak berjalan. Mekanisme ini bisa menggunakan aplikasi LAPOR! (lapor.go.id) yang terintegrasi dalam e-government, tergabung dalam satu database dengan menggunakan analisis big data. Masukan lewat LAPOR! ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan langsung. Inti pendekatan ini adalah pencegahan korupsi dilakukan dgn basis bukti dan data (evidence based). Jika tak bisa dilakukan DPR maka DPW Nasdem bisa melakukan dengan aplikasi sendiri dan itu bisa menjadi keunggulan Nasdem.
  4. Pelibatan Publik: Mendorong pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah mulai dari PAUD, dan di lembaga-lembaga agama.
  5. Memastikan kebijakan publik dan layanan publik bersifat inclusive dan menjangkau kelompok rentan dan marjinal seperti perempuan, anak, orang-orang berkebutuhan khusus.
  6. Memastikan 17 prinsip SDGs terjawab dalam perencanaan pembangunan dan anggaran.

KOMITMEN PRIBADI

Di atas semua hal di atas, pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri. Mencukupkan diri dengan apa yang ada adalah kunci utama mencegah korupsi. Bagi saya, gaji DPRD NTT sekarang sudah terlalu besar. Beberapa hal yang akan saya lakukan secara pribadi adalah:

  1. Melaksanakan LHKPN secara periodik, dianjurkan atau tidak oleh pimpinan DPRD. Jika dimungkinkan saya akan mengajurkan kepada seluruh instansi pemerintah menggunakan LHKPN sebagai perangkat pengembangan SDM di instansi masing-masing. Menjadikan LHKPN sebagai persyaratan dalam seleksi terbuka jenjang jabatan tertentu, persyaratan dalam mutasi, atau promosi, serta diberikan kemudahan lainnya kepada penyelenggara negara yang patuh menyampaikan LHKPN. Sebaliknya apabila penyelenggara negara tersebut tidak patuh dalam penyampaian LHKPN maka dapat diberi sanksi administratif yang berkaitan dengan pengelolaan SDM.
  2. Melaporkan gratifikasi dari pihak ketiga kepada instansi terkait sebagai mekanisme kontrol untuk memutus potensi praktik korupsi investif (investive corruption) dari pihak pemberi. Mengacu pada Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, semua gratifikasi yang diterima penyelenggara negara wajib dilaporkan. Gratifikasi yang masuk kategori wajib dilaporkan merupakan penerimaan dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum. Dengan kata lain, sesuai dengan pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal itu disebut juga gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri/ penyelenggara negara. Maka, penerimaan apapun dari rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan di instansi pemerintah yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya termasuk kualifikasi gratifikasi yang wajib dilaporkan.
  3. Perjalanan dinas adalah salah satu peluang korupsi bagi pejabat negara. Oleh karena itu, saya hanya akan melakukan perjalanan dinas yang sesuai standar yaitu memenuhi aspek-aspek sbb: (a) Tidak ada pembiayaan ganda; (b) Tidak ada benturan kepentingan; (c) Sesuai standar biaya yang berlaku. Selain itu, saya akan memastikan bahwa pembiayaan untuk reses dan jaring asmara akan digunakan sebenarnya untuk berdialog dengan rakyat dan bukan untuk kesenangan dan kenyamanan pribadi.
  4. Mentaati larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 350 ayat 2 UU No. 17/2014, dengan tidak melakukan pekerjaan yang berpotensi konflik kepentingan. Caranya adalah dengan melakukan transparasi profil dimana profil sebagai anggota DPRD dipublikasikan secara rutin, terutama menyangkut keanggotaan dlm asosiasi, perusahan, yayasan, komuntas agama, dll.

***

Korupsi itu penyakit. Dan untuk melawan korupsi berlaku analogy sederhana: “lebih baik mencegah daripada mengobati.” Strategi pencegahan jauh lebih efektif dan efisien daripada strategi penindakan (law enforcement approach). Pencegahan lebih mengutamakan pendekatan sistemik-komprehensif. Pencegahan tidak memandang korupsi sebagai gejala insidental atau individual, tetapi lebih merupakan kegagalan institusional sistemik, atau sebuah patologi sistemik. Karena itu, pendekatan pencegahan tidaklah parsial-individual akan tetapi sistemik, holistik dan komprehensif.

Sistem dan institusi direkayasa sedemikian rupa sehingga perilaku korup menjadi perbuatan yang beresiko tinggi dan tidak menguntungkan (high risk and low profit undertakings). Orang akan berpikir seribu kali melakukan korupsi, karena biaya-biaya atau resikonya (hukum, ekonomi, politik, sosial, moral, dan reputasi pribadi/keluarga) jauh lebih besar dibandingkan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh.

Sistem dan kebijakan didesain sedemikian rupa sehingga pejabat publik tidak akan melakukan korupsi karena perbuatannya akan segera dideteksi, ditindak, dan dihukum. Semua celah dan peluang korupsi ditutup dengan mengurangi, membatasi, menghilangkan, dan mengawasi penggunaan monopoli kekuasaan dan diskresi pejabat publik dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik.

Filosofi yang mendasari semua langkah di atas adalah upaya untuk menghilangkan peluang korupsi dengan mengubah insentif, menutup celah dan menghilangkan peraturan yang mendorong perilaku korup. Tetapi sebuah pendekatan yang berfokus pada perubahan peraturan dan insentif, disertai dengan hukuman keras, akan jauh lebih efektif jika didukung oleh landasan moral dan etik perilaku manusia. Disitulah anda perlu memeriksa rekam jejak setiap calon anggota DPRD. Semoga anda mendapati nama saya harum adanya. [**]

Catatan Akhir

[i] Matheos Viktor Messakh adalah calon anggota DPRD Propinsi NTT dari Partai Nasdem dengan nomor urut 3 dan daerah Pemilihan I NTT yang meliputi seluruh Kota Kupang.

[ii] Undang-undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

[iii] Ibid, lihat pasal 70 ayat 1-3.

[iv] Lihat J.S. Nye, ‘Political Corruption: A cost-benefit analysis’ di dalam “Political Corruption; A Hand Book” (A.J.Heidenheimer, M. Johnston, V. LeVine (ed)) New Brunswick NJ., Transaction, 1989, h. 281; lihat Nathaniel Leff, Economic Development through Corruption, in Heidenheimer, h. 307; lihat Jacob Van Clavaren, Corruption as a historical phenomenon, ibid, h 83.

Terima Kasih Warga Kota Kupang, Terima Kasih Pendukung VIKTORI

Terima Kasih Warga Kota Kupang, Terima Kasih Pendukung VIKTORI

Setelah kurang lebih sembilan bulan bekerja, kami belajar banyak hal. Terlalu banyak bahkan. Kami banyak berhutang, terlalu banyak bahkan.
Malam ini* saya an sahabat saya Victor Manbait atas nama pribadi dan keluarga kami, bersama-sama dengan teman-teman VIKTORI menguncapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pendukung VIKTORI di Kota Kupang maupun di mana saja berada.
Papa, mama, usi, bu, kakak, adik, to’o, te’o, ina, ama, olif, tataf, dan semua orang yang telah mendukung kami sehingga kami bisa maju sampai tahap kesekian dalam pilkada Kota Kupang. Bagi yang meragukan kami, terima kasih. Bagi yang membesarkan hati kami, terima kasih. Terima kasih untuk semua dukungan materil, moril, doa dan tenaga. Semua sumbangan, berupa apapun dan sekecil apapun sangat berharga bagi kami dan tak akan kami lupakan. Kami tak dapat membalas budi baik dan pengorbanan bapa ibu sekalian, Kiranya Allah yang punya kuasa yang akan membalas semuanya. Kami pasti kembali kepada anda dalam wujud apapun namun terimalah ucapan terima kasih yang kami sampaikan tulus kepada bapa, mama, kakak adik saudara-saudari sekalian.
Kami bangga bahwa kami masuk dan menjalani politik dengan sangat dewasa berkat dukungan saudara-saudari sekalian. Orang lain mengaku mengumpulkan KTP selama tiga tahun, berkat dukungan saudara-saudara kami mengumpulkan KTP dalam waktu kurang dari 7 bulan dan kami bisa mendaftar dengan 22. 700 dukungan. Orang lain mengaku menghabiskan ratusan bahkan milyaran rupiah tapi kami kaya karena dukungan saudara-saudari. Orang menghabiskan milyaran hanya untuk berdiri jauh-jauh dari pintu Pilkada, kami masuk sampai pintu tengah barulah kemudian dipaksa keluar oleh kecurangan, kemalasan dan ketidakprofesionalan.
Kami memang tidak punya segalanya yang lazim ditumpuk dan dieksplotasi para politikus, tetapi kami punya kedewasaan, kematangan yang terukur. Orang bicara soal “stop jantung, pukul dada” seakan dunia runtuh ketika niat politik tidak terlaksana, kami masih tertawa dan bercanda sebagaimana setiap hati. Kami menghadapi politik sebagaimana orang menghadapi kerja, makan dan minum, mengantar anak ke sekolah setiap hari dan mencabut rumput di halaman rumah sendiri.
Kami memang tidak punya apa yang dipunyai para politisi yang rajin menyumbang dan memberi. Tetapi kami punya harga diri yang jauh melebihi ribuan poster dan baliho. Kami memang tidak punya tampang yang mengoda analisa para penonton dan pengamat, tapi kami punya standar upaya dan perilaku yang tidak terbayang oleh mereka melihat politik bagaikan kuda berkacamata. Kami memang menginginkan kekuasaan tetapi kami tidak menghalalkan segala macam cara seperti mereka yang melihat dunia seperti katak yang mengintip dari dalam tempurung.
Siang tadi, para komisisoner KPU kota telah berapat secara tertutup dan sore tadi Viktor Messakh dan Victor Manbait dikirimi Surat yang menyatakan kami tak memenuhi syarat untuk maju sebagai calon walikota dan wakil walkota. Kami tidak terkejut. Surat serupa telah dikirimkan kepada kami dua minggu lalu. Kami sudah tahu kami dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal akibat puluhan ribu surat dukungan kami dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Verifikasi Faktual yang dijalankan 153 PPS terhadap 50-an ribu dukungan dalam waktu 14 hari telah berujung puluhan ribu orang tidak ditemui. Mereka itulah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Kami bersyukur kepada Allah yang memberi kami kemampuan untuk menertawakan kehidupan ketika keadilan, kebenaran, integritas diri dan demokrasi diinjak-injak. Tetapi sekaligus kami juga bersyukur bahwa kami terus diberi keteguhan hati dan kelemahlembutan menyatakan kebenaran, keadilan. Mereka yang menginginkan kejatuhan kami, tidak mendapati apapun pada kami yang membuat mereka tersenyum puas. Mereka bisa mencuri segalanya tetapi mereka tidak mencuri integritas kami. Itulah yang tak bisa mereka curi dari kami.
Kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk melewati jalur yang sulit ini dan terbukti kami tahan uji tanpa mengorbankan harga diri kami. Inilah ujian bagi kami dan kami menang. Kalau semua medan pertempuran dibuat mulus, bagaimanakah seorang petarung menjadi besar? Kami terus bermain dalam pertandingan ini dan integritas kami teruji. Kami bisa saja disingkirkan dari arena tapi kami bisa masuk kapan saja dengan kepala terangkat.
Sembilan bulan berada di jalanan bukan waktu yang pendek. Peluh dan airmata bahkan darah, doa dan nyanyian pujian semuanya menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kami. Kami tidak patah. Sekali lagi tidak patah dan kami akan kembali. Kami sangat berterima kasih karena dukungan saudara-saudari sekalian telah menjadi inspirasi dan semangat bagi kami. Suatu kebanggaan yang tidak bisa kami lupakan sampai kapanpun.
Viktori tidak pernah mati dan jalan masih terlalu panjang bagi kami. Kami tetap bersemangat untuk terus berjalan bersama saudara-saudara. Bahkan kami akan segera memasukkan keberatan kami ke Panwaslu kota Kupang dengan harapan 12 hari ke depan setelah tanggal 26 Oktober perjuangan kami akan menemui titik terang. Kami tidak sejengkalpun mundur karena kami tahu kami belum kalah. Kami hanya akan keluar dari pertandingan ini ketika kami merasa keadilan dan kejujuran sudah ditegakkan. Lebih baik keluar dari gelanggang pacuan ini dengan kepala tegak daripada naik ke podium dengan tangan penuh lumpur nista dan jiwa yang pengecut.
Tinggal sekitar 12 hari bagi kami untuk secara resmi mengatakan kami akan mundur untuk kali ini. Mari, kita berjuang bersama untuk meluruskan yang bengkok dan menunjukkan contoh yang benar. Mari ikutilah dan terus dukung kami. Kami masih berjuang di Panwaslu dan Majelis Kode Ethik**, semoga perjuangan kami berhasil sehingga hak kami dan hak saudara-saudara yang telah mendukung kami dikembalikan. Mari maju bersama kami, agar kita bisa sama-sama membangun Kupang yang lebih baik. Terima kasih saudara-saudaraku. A luta continua. Salam Viktori!
*surat ini saya tuliskan tadi malam ** kami masih terus berjuang, kami mengundang saudara-saudara Pengacara untuk bergabung dalam tim kami untuk melancarkan keberatan kami sebagaimana diamatkan Undang-undang dan peraturan KPU.